Hukum Ikut Jual Beli Barang Lelang di Pegadaian

 29 Rajab 1445 H

Hukum Ikut Jual Beli Barang Lelang di Pegadaian

Lelang merupakan sistem jual beli secara langsung di suatu forum lelang, dan bersifat terbuka, dan diadakan oleh pihak tertentu, seperti pegadaian dan perbankan.

Obyek barang yang dilelang adalah barang yang digadaikan (marhun) oleh penggadai kepada pegadaian, sebagai jaminan (watsiqah) atas pelunasan utang yang diterima oleh pihak penggadai.

Dengan mencermati hal ini, maka mekanisme pelaksanaan lelang adalah benar secara fikih, manakala memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

Pertama, obyek lelang, hanya bisa dilelang manakala utang pihak penggadai telah memasuki jatuh tempo. Sebab gadai merupakan sebuah akad:

جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء

“Menjadikan suatu barang fisik hartawi sebagai akad jaminan kepercayaan atas suatu utang yang akan dilunasi dengannya ketika pihak yang berutang merasa kesulitan untuk melunasinya.” (Fathu al-Qarib al-Mujib, Juz 1, halaman 172)

Jadi, karena fisik obyek yang dilelang tersebut merupakan jaminan untuk pelunasan suatu utang, maka menjual barang jaminan hukumnya adalah sah manakala syarat jatuh tempo tersebut sudah terpenuhi. Kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah:

المسلمون على شروطهم

“Orang Islam itu senantiasa patuh terhadap syarat yang diajukannya.” (HR. Muslim)

Kedua, apabila obyek lelang dilelang sebelum jatuh tempo pelunasan utang, maka pihak pegadaian/ perbankan harus meminta ijin terlebih dulu terhadap pihak penggadai, sebab pada hakikatnya barang tersebut adalah masih sah menjadi milik penggadai. Hal ini berangkat dari sebuah pernyataan:

فبيع المرهون بغير إذن المرتهن لا يصح

“Menjual barang gadai tanpa seijin pihak pegadaian hukumnya adalah tidak sah.” (al-Bayan fi al-Fiqh al-Imam Al-Syafii, Jilid 6, 166)

Ketiga, karena barang pada dasarnya masih merupakan milik pihak penggadai, maka ketentuan mengenai harga barang, hendaknya mengikuti permintaan dari pihak penggadai.

Alasannya, adalah pihak penggadai merupakan penjual yang sebenarnya. Sementara pihak pegadaian, berperan selaku wakil dari penjual. Alhasil, wakil harus mengikuti ketentuan pihak yang mewakilkan.

فالمالك، كالموكل، فيشترط فيه شروطه، والعامل كالوكيل، فيشترط فيه شروطه، والوكالة، بفتح الواو، وكسرها، لغة: التفويض، والمراعاة، والحفظ

“Pemilik berperan selaku orang yang mewakilkan, maka berlaku beberapa syarat ketentuan atasnya. Sementara pihak pelaksana, adalah berperan selaku wakil, oleh karenanya berlaku ketentuan khusus atasnya. Sementara wakalah, dengan fathah atau kasrah wawunya, secara bahasa adalah bermakna penyerahan, pemeliharaan dan penjagaan.” (I’anatu al-thalibin, Juz 3, halaman 100).

Keempat, apabila harga dari pihak penggadai menyebabkan sulitnya barang untuk mendapatkan penawarnya disebabkan terlalu mahal, maka pihak pegadaian bisa mengacu pada harga mitsil dari barang tersebut di waktu terkini (waqtu hadlir), yaitu harga pasaran saat barang tersebut diilelang. Mengapa? Sebab ada sebuah kaidah yang berlaku dalam utang, yaitu:

القرض كلّ مال لزم في الذمّة بعقد عوضا عن مثله

“Utang merupakan semua harta yang terikat dalam jaminan penunaian disebabkan adanya akad, sebagai ganti dari barang yang semisal (sepadan).”

Alhasil, berdasarkan kaidah ini, maka barang jaminan secara tidak langsung menghendaki pula untuk dijual sesuai dengan harganya yang sepadan (tsaman mitsil), sebab ia berfungsi sebagai jaminan pemenuhan utang. Kesulitan yang lahir akibat mengikuti harga yang ditetapkan oleh pihak penggadai menghendaki kemudahan.

Utang merupakan akad yang menuntut kelaziman pemenuhan pelunasan, sementara barang yang dijadikan jaminan merupakan wasilah bagi pelunasan apabila pihak penggadai tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo. Di sisi yang lain, harga pada dasarnya memiliki nilai umum yang berlaku di pasaran.

Kelima, apabila harga barang lelang lebih kecil dari utang penggadai, maka harga penjualan belum bisa dianggap mampu melunasi utang gadai pihak penggadai

Keenam, apabila harga barang lelang lebih besar dari utang penggadai, maka sisa dari harga penjualan, harus dikembalikan kepada pihak penggadai.

وإن كان الدين المرهون به أقل من قيمة الرهن بيع من الرهن بقدر دين المرتهن، وكان للبائع أن يرجع في الباقي منها؛ لأنه لا حق لأحد فيما بقي منها، وإن لم يمكن بيع بعض الرهن بحق المرتهن إلا ببيع جميع الرهن، فبيع جميع الرهن وقضي حق المرتهن من ثمن الرهن، وبقي من الثمن بعضه

Artinya:

Apabila utang gadai lebih kecil dari harga barang gadai itu sendiri, maka barang gadai dijual menurut kadar utang penggadai kepada pegadaian. Penjual (penggadai) bisa meminta sisa barang yang dijual, karena bagaimanapun juga, tidak ada satu pihak manapun yang berhak atas sisa barang selain diri penggadai.

Apabila pegadaian tidak mungkin untuk menjual sebagian dari barang yang digadaikan melainkan harus dijual semuanya, maka barang itu boleh untuk dijual seluruhnya, lalu pegadaian mengambil hak pemenuhan utangnya dari sebagian harga barang gadai itu, sehingga tersisa sebagian yang  lain dari sisa penjualan yang diberikan kepada pihak penggadai. (al-Bayan fi al-Fiqh al-Imam Al-Syafii, Jilid 6, 166)

Ketujuh, pihak pegadaian boleh menetapkan biaya administrasi untuk kebutuhan penyelenggaraan sistem lelang

Kedelapan, proses penawaran harga barang yang dilelang hanya berlaku saat pelelangan dibuka

Kesembilan, tidak boleh ada penawaran lagi, setelah barang tersebut laku, atau proses pelelangan ditutup

Bilamana kesembilan ketentuan di atas dipenuhi selama masa pelelangan, maka boleh mengikuti proses pelelangan barang, baik itu di pegadaian, atau di perbankan.

Lain halnya, bila ada ketentuan yang dilanggar, misalnya masih dibuka peluang penawaran saat proses pelelangan sudah ditutup, maka hukum mengikuti kegiatan semacam ini, adalah tidak boleh dan terkena pasal larangan jual beli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya.

Wallahu a’lam bi al-shawab

Al Faqir Abu Ukkasyah